65 Hari Menjabat, Wagub Krisantus Tegaskan Kompas Pembangunan Kalbar Lima Tahun ke Depan

Sebarkan:

 

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan saat menghadiri Halal Bi Halal Keluarga Besar Relawan Lasarus (RELA) pada Selasa (29/4/2025).SUARANUSANTARA/SK
Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Baru 65 hari menjabat sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan menegaskan bahwa ia bersama Gubernur Ria Norsan telah menetapkan arah kompas pembangunan Kalbar untuk lima tahun ke depan. Penegasan tersebut disampaikan dalam acara Halal Bi Halal Keluarga Besar RELA (Relawan Lasarus) Kalimantan Barat yang digelar Selasa (29/04/2025).

“Meski baru sekitar 65 hari kami dilantik, saya dan Pak Gubernur sudah menyusun arah kompas pembangunan Kalbar untuk lima tahun mendatang,” ujar Krisantus di hadapan para relawan.

Ia menekankan bahwa pembangunan Kalbar ke depan akan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Krisantus menegaskan, kompas kebijakan pembangunan Kalbar akan diarahkan pada terwujudnya perdamaian, keamanan, persaudaraan, serta penguatan semangat toleransi di tengah masyarakat yang majemuk.

“Kalimantan Barat adalah miniatur Indonesia. Semua suku ada di sini. Maka sudah saatnya kita hilangkan dikotomi seperti suku asli, suku pendatang, keturunan, dan non-keturunan. Tidak ada lagi itu. Kita semua adalah warga Kalbar, warga Indonesia,” tegasnya.

Lebih lanjut, Krisantus juga menyoroti persoalan kontribusi perusahaan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, meski Kalbar memiliki lebih dari 1.000 perusahaan, utamanya di sektor perkebunan dan pertambangan, kontribusinya terhadap PAD masih belum optimal.

“Banyak perusahaan besar beroperasi di sini, tapi keberadaan mereka belum benar-benar dirasakan secara signifikan dalam pendapatan daerah. Ini menjadi perhatian kami,” katanya.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Kalbar tengah menyiapkan regulasi baru yang mewajibkan seluruh pelaku usaha dan investor besar untuk memiliki kantor pusat atau perwakilan resmi di Kalimantan Barat.

“Kita sudah siapkan aturan agar seluruh pelaku investasi punya kantor di Kalbar. Kita ingin pembangunan yang nyata dan berdampak langsung,” tutup Krisantus.[SK]

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini