Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Rencana Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, untuk menggratiskan SPP di sekolah swasta mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk kalangan sekolah swasta sendiri.
Potret Kepala Sekolah SMK Abdi Agape, Trajudin.SUARANUSANTARA/SK
Salah satu sekolah yang merespons positif kebijakan ini adalah SMK Abdi Agape di Siantan, Pontianak Utara. Pihak sekolah menilai langkah ini bisa memberikan dampak besar bagi dunia pendidikan, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
Kepala SMK Abdi Agape, Trajudin, menyatakan bahwa program ini berpotensi meringankan beban orang tua murid, tetapi perlu diiringi dengan solusi bagi tenaga pendidik di sekolah swasta.
“Kalau swasta kan tidak digaji oleh pemerintah. Salah satu sumber gaji guru itu dari SPP. Kalau pemerintah ingin menggratiskan, bagus. Tapi gaji guru-guru harus dipikirkan juga,” katanya saat dikonfirmasi langsung pada Kamis (06/03/2025) sore.
Trajudin menegaskan bahwa program ini akan berjalan baik jika pemerintah juga menanggung biaya operasional sekolah.
“Misalnya harus gratis, tapi dengan catatan seluruh biaya operasional sekolah ditanggung pemerintah, nah itu bagus, saya sangat mendukung,” jelasnya.
Menurutnya, biaya operasional sekolah swasta tidak hanya mencakup gaji guru, tetapi juga listrik, air, fasilitas kesehatan, kebersihan, hingga perawatan gedung.
“Kalau pemerintah bisa menyiapkan dana sesuai kebutuhan sekolah, saya tidak khawatir. Itu justru sangat membantu kami,” tambahnya.
Saat ini, SMK Abdi Agape memiliki 175 siswa, jumlah yang diketahui menurun setiap tahunnya. Namun, dengan adanya program ini, Trajudin memperkirakan jumlah siswa di sekolah swasta bisa meningkat.
“Bisa jadi (meningkat), karena mungkin selama ini ada yang kesulitan ekonomi, mencari sekolah gratis. Kalau benar-benar gratis, mereka mungkin akan masuk ke sini,” katanya.
Meskipun mendukung penuh program ini, Trajudin berharap pemerintah menyiapkan mekanisme yang jelas untuk pembiayaan sekolah swasta.
“Harus ada kajian yang lebih mendalam. Kalau SPP gratis, berarti subsidi dari pemerintah. Tapi bagaimana dengan biaya perbaikan fasilitas? Ini harus ada aturan yang jelas,” ujarnya.
Ia juga optimistis bahwa dengan adanya pendanaan dari pemerintah, kualitas pendidikan di sekolah swasta bisa meningkat.
“Pasti nanti ada standar tertentu. Masa sudah dikasih dana, tapi kualitas pendidikan tidak meningkat? Saya pikir nanti pasti ada tuntutan agar pelayanan pendidikan lebih baik dan kita siap menjalankan itu,” tegasnya.
Dengan program ini, ia berharap sekolah swasta bisa lebih berkembang, siswa lebih nyaman, dan orang tua tidak lagi terbebani biaya sekolah.
“Saya berharap sekolah-sekolah jadi lebih baik, guru-guru lebih maksimal, dan pada akhirnya pendidikan di Kalimantan Barat bisa semakin maju,” pungkasnya.[SK]
.JPG)
.jpeg)
