Pontianak: Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Ajak Masyarakat Berperan Aktif Wujudkan Kalbar Bebas Korupsi

 

Pj Gubernur Kalbar Harisson.SUARANUSANTARA/SK

Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan Kalimantan Barat bebas korupsi. Hal ini disampaikan dalam acara Dialog Publik bertema “Peran serta masyarakat Kalbar dalam membangun Indonesia bebas dari Korupsi” yang digelar di Stasiun TVRI Kalbar di Pontianak pada Kamis (23/1/2025).

Harisson menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, seiring dengan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang terus melibatkan publik dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Salah satu bukti nyata upaya ini adalah dengan mengadakan dialog publik yang bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat dalam menyampaikan informasi dan masukan terkait tindak pidana korupsi.

“Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kami terus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, agar bersama-sama kita bisa membangun Kalimantan Barat yang lebih bersih,” ungkap Harisson.

Dalam penjelasannya, Harisson mengingatkan masyarakat tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Peraturan ini memberikan hak kepada masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi kepada penegak hukum.

“Masyarakat berhak melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan mendapatkan perlindungan hukum, serta jawaban atas laporan yang mereka berikan. Kami telah memberikan fasilitas untuk itu melalui beberapa aplikasi dan saluran pengaduan yang tersedia,” tambahnya.

Harisson juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyediakan berbagai saluran untuk masyarakat dalam mengajukan pengaduan jika menemui masalah terkait pungutan liar atau hambatan dalam pengurusan perizinan. Salah satunya adalah aplikasi Sparlapor yang memudahkan masyarakat melaporkan dugaan korupsi secara langsung.

“Kami juga telah meluncurkan aplikasi Selarasin yang terhubung dengan sistem OSS (Online Single Submission) untuk perizinan usaha. Jika pengusaha atau masyarakat menemukan hambatan dalam pengurusan perizinan, mereka bisa langsung melaporkan lewat aplikasi ini yang terhubung dengan KPK,” jelas Harisson.

Harisson mengapresiasi upaya masyarakat Kalimantan Barat yang sudah cukup baik dalam melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek pemerintah. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sering menerima laporan melalui WhatsApp dan media lainnya terkait adanya dugaan penyimpangan dalam proyek atau kegiatan tertentu.

“Peran masyarakat sangat besar, baik individu maupun melalui LSM atau media. Kami sangat terbuka terhadap laporan dan masukan yang diberikan, karena itulah yang bisa membantu kami dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap agar masyarakat terus berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan mendukung pembangunan yang lebih baik di Kalimantan Barat.[SK]