Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, mengimbau kepala daerah di Kalbar untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran program di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini menyusul temuan evaluasi BPKP yang mengidentifikasi potensi ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam pelaksanaan program pemerintah daerah.
Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap.SUARANUSANTARA/SK
"Temuan kami mengungkap risiko ketidakefektifan program senilai Rp106,08 miliar dan ketidakefisienan sebesar Rp681,11 juta di sektor-sektor strategis," ujar Rudy pada Kamis (2/1/2025).
Rudy menegaskan pentingnya perbaikan mendesak agar program pemerintah dapat berdampak nyata bagi masyarakat. BPKP merekomendasikan pendekatan cascading dan mirroring untuk menetapkan sasaran strategis yang lebih akurat serta indikator kinerja yang jelas.
"Melalui pendekatan ini, kami berharap pengelolaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran dan pelaksanaan program berjalan efisien," tambahnya.
BPKP juga tengah menyusun Laporan Eksekutif Daerah (LED) sebagai panduan strategis bagi pemerintah daerah. LED ini diharapkan selesai pada awal 2025 dan akan diserahkan kepada gubernur terpilih serta pemangku kepentingan lainnya.
Rudy menjelaskan bahwa LED dirancang berdasarkan analisis mendalam terhadap program unggulan daerah, isu strategis, data statistik, dan pemberitaan lokal. Proses penyusunan menggunakan kerangka tata kelola organisasi ISO 37000, dengan fokus pada keselarasan program dan prioritas pembangunan.
"Kami telah mendiskusikan dan mengonfirmasi prioritas ini dengan sejumlah kepala daerah untuk memastikan relevansi dan konteksnya," ujar Rudy.
LED yang disusun BPKP Kalbar juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Musyawarah Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029. Presiden menekankan pentingnya pengawasan terhadap kebocoran anggaran, manipulasi, dan markup dalam pelaksanaan pembangunan.
"Dengan LED yang berkualitas, kami berharap dapat memberikan masukan penting bagi kepala daerah untuk mendorong pembangunan yang transparan dan akuntabel," kata Rudy.
Rudy mengingatkan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPKP. Perbaikan tata kelola diharapkan tidak hanya memperbaiki efisiensi anggaran, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat.[SK]
.JPG)
