Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Edi Suryanto, menegaskan bahwa komitmen untuk mencegah korupsi harus dimulai dari diri sendiri dan diperkuat dengan pengawasan yang ketat. Hal ini disampaikannya saat memimpin apel Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (9/12/2024).
“Komitmen pencegahan korupsi harus dimulai dari diri sendiri, kemudian pengawasan yang lebih ketat dari atasan,” tegas Edi dalam sambutannya.
Menurutnya, korupsi merupakan salah satu penghambat terbesar dalam pembangunan. Mengutip hasil survei dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Edi menyebut bahwa nilai pembangunan riil hanya mencapai 60 persen akibat perilaku korupsi.
“Jika korupsi bisa diberantas, gaji pegawai pemerintah bahkan bisa meningkat hingga sepuluh kali lipat, sebagaimana pernah diperhitungkan di era Presiden Abdurrahman Wahid,” ungkapnya.
Fokus pada Pembenahan Administrasi
Edi menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dengan membenahi sistem administrasi. Ia berharap agar seluruh aparatur pemerintah segera belajar dari pengalaman masa lalu untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Perencanaan yang benar menjadi kunci, terutama dalam proyek fisik. Proyek seperti ini rawan menjadi celah korupsi karena melibatkan perubahan yang konkret dari tidak ada menjadi ada,” jelasnya.
Tema Hakordia 2024: Dorong Komitmen Kolektif
Hakordia 2024 mengusung tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi Indonesia Maju”. Edi memandang tema ini sebagai pengingat pentingnya kerja kolektif dalam melawan korupsi. Namun, ia mencatat bahwa komitmen penyelenggara negara dalam pemberantasan korupsi terlihat menurun dibandingkan era reformasi.
Dengan adanya pergantian kepemimpinan di berbagai tingkatan, mulai dari kepala negara hingga kepala daerah dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Edi berharap komitmen kolektif dalam memberantas korupsi dapat dikembalikan.
“Kita harus terus meneguhkan langkah untuk memberantas korupsi, karena ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal masa depan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.[SK]
.JPG)
