 |
Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Sebanyak 42 Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh Indonesia diresmikan serentak oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini pada Kamis (12/12/2024). Salah satu MPP yang turut diresmikan adalah MPP Kota Pontianak, yang berlokasi di Gedung Kapuas Indah.
Dalam acara peresmian yang dilakukan melalui teleconference, para kepala daerah menandatangani prasasti secara digital sebagai simbolisasi pengoperasian MPP.
Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Edi Suryanto, menyampaikan bahwa kehadiran MPP bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai pelayanan publik tanpa harus berpindah-pindah lokasi.
“Tujuannya supaya masyarakat tidak perlu repot ke sana ke mari untuk mengurus segala urusan administrasi. Jadi cukup di satu tempat saja yaitu MPP,” ujar Edi usai menghadiri peresmian.
Edi juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelayanan, baik terkait biaya maupun persyaratan administrasi.
“Biayanya harus transparan. Kalau tidak ada biaya, jangan sampai dipungut. Sebaliknya, jika ada biaya resmi, harus disetorkan ke kas daerah. Jangan ada pungutan tambahan,” tegasnya.
Antusiasme Masyarakat Tinggi
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pontianak, Hidayati, menyebutkan bahwa MPP Kota Pontianak sebenarnya sudah mulai uji coba operasional sejak soft launching pada Desember 2023.
“Alhamdulillah, selama uji coba, antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan rata-rata kunjungan mencapai 1.500 orang per bulan,” ungkap Hidayati.
Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa kekurangan dalam pelayanan, terutama pada gerai-gerai tertentu yang menghadapi kendala sumber daya manusia dan fasilitas. Perbaikan terus dilakukan agar layanan semakin optimal.
“Kita harap pelayanan seperti pencetakan KTP dan layanan capil lainnya dapat segera ditambahkan,” imbuhnya.
Dalam sambutannya, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menekankan bahwa keberadaan MPP merupakan wujud nyata dari reformasi pelayanan publik dan transformasi digital yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini menjadi perhatian kita bersama, bagaimana pemerintah mendekatkan diri kepada masyarakat dan memahami apa yang mereka butuhkan,” ujar Rini.
Rini juga menegaskan bahwa keberhasilan suatu negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pelayanan publik memenuhi harapan masyarakat secara adil, cepat, dan efisien.
“Negara-negara maju menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas unggulan, seperti di Singapura yang telah menggantikan banyak pelayanan fisik dengan layanan digital,” tambahnya.
Dengan diresmikannya MPP Kota Pontianak, diharapkan masyarakat dapat menikmati pelayanan publik yang lebih baik, terintegrasi, dan efisien, sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui reformasi birokrasi dan teknologi.[SK]
.JPG)
