Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) - Calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat Nomor Urut 2, Krisantus Kurniawan, menilai perlu adanya kebijakan peningkatan insentif bagi kepala desa (kades) di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Menurutnya, peran kepala desa sangat penting dalam percepatan pembangunan di desa, yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Kades itu ibarat pangkat jenderal, gaji kopral. Bagaimana mau mengurus orang kalau dapur tak ngepul,” ujar Krisantus saat menyampaikan pandangannya dalam sebuah diskusi, Rabu (16/10/2024).
Ia mengungkapkan bahwa insentif rata-rata untuk kepala desa di Kalbar belum sebanding dengan beban tugas yang mereka emban. Sebagai pemimpin di tingkat tapak, para kades harus mengurus berbagai urusan penting dalam kehidupan masyarakat, mulai dari persoalan sosial hingga infrastruktur desa.
“Ada yang hanya mendapatkan insentif Rp2,1 juta, padahal kades mengurus begitu banyak hal. Dari warga yang melahirkan hingga yang meninggal, semuanya melibatkan kades. Maka dari itu, insentif perlu ditingkatkan agar sepadan dengan beban kerja,” jelasnya.
Saat ini, insentif tertinggi untuk kades di Kalbar tercatat berada di Kabupaten Mempawah, yang pernah dipimpin oleh Calon Gubernur Kalbar, Ria Norsan, selama 10 tahun. Krisantus menilai Mempawah sebagai contoh sukses dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari level desa.
“Tertinggi di Mempawah sekarang bisa lebih dari Rp5 juta, ini juga berkat kerja keras Pak Norsan selama menjabat. Kami juga akan mengupayakan peningkatan insentif di daerah lain dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” tambah Krisantus.
Sesuai aturan, gaji kepala desa di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, minimal sebesar Rp2.426.640, yang setara dengan 120% dari gaji pokok PNS golongan II/A. Namun, Krisantus menilai bahwa besaran ini masih perlu ditingkatkan, mengingat beban tugas yang begitu kompleks.
Selain penghasilan tetap, kades juga menerima tunjangan lain yang nilainya ditentukan oleh kepala daerah, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah serta beban kerja. Krisantus menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan kepala desa adalah bagian dari program besar untuk mempercepat pembangunan pedesaan dan mengurangi kesenjangan sosial di Kalbar.
“Kita akan merumuskan kebijakan yang mendukung kesejahteraan kades di seluruh Kalbar. Karena mereka adalah ujung tombak dalam mewujudkan desa yang sejahtera, dan kesejahteraan mereka harus sepadan dengan tugas yang diemban,” tutup Krisantus.
Dengan adanya peningkatan insentif, diharapkan kepala desa di Kalimantan Barat dapat bekerja lebih optimal dalam membangun desanya dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dari tingkat tapak. [SK]
.JPG)
