Ketua Tim Pemenangan Sutarmidji-Didi Haryono Sindir Oknum Anggota DPR RI Dapil Kalbar

Sebarkan:

Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar nomor urut 1, Sutarmidji-Didi Haryono, Syarif Abdullah Alkadrie./Suara Kalbar

Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) - Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 1, Sutarmidji-Didi Haryono, Syarif Abdullah Alkadrie, mengeluarkan sindiran pedas kepada oknum Anggota DPR RI dapil Kalbar. Ia menilai oknum tersebut kerap mengganggu kinerja Sutarmidji selama menjabat sebagai Gubernur periode 2018-2023 dan bahkan berusaha menghambat berbagai program pembangunan daerah.

“Gubernur itu kepala wilayah. Saya sebagai DPR RI berkewajiban memperjuangkan kepentingan wilayah, bukan mendiskreditkan Pak Gubernur. Itu bukan kerja kalian,” tegas Syarif, yang juga merupakan Anggota DPR RI dari Partai Nasdem.

Syarif menyatakan bahwa klaim-klaim keberhasilan program yang sebenarnya adalah hasil kerja Sutarmidji sering kali dilontarkan oknum tersebut, terutama menjelang pemilihan umum. “Klaim-klaim ini semakin sering muncul saat musim pilkada. Di daerah basis, narasi negatif sering kali disampaikan untuk menyudutkan,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa masing-masing pihak memiliki jalur dan struktur pemerintahan yang jelas, sehingga setiap pihak harus memahami batas kewenangan. “Kita ini bukan eksekutif, bukan eksekusi. Pemerintah pusat ada presiden dan menteri, di daerah ada gubernur, dan di kabupaten/kota ada bupati. Semua harus saling mengetahui peran masing-masing,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Ami Dollah itu menilai bahwa klaim oknum tersebut dapat dikategorikan sebagai kampanye negatif dan tindakan pembodohan publik. Salah satu contoh yang disorotnya adalah pemekaran Provinsi Kapuas Raya, di mana oknum tersebut berusaha menggiring opini bahwa Sutarmidji tidak mampu menjalankan tugasnya, sehingga pemekaran daerah tersebut tidak dapat terwujud.

“Pemekaran Kapuas Raya adalah kewenangan pemerintah pusat. Pak Sutarmidji sudah berupaya untuk itu, tetapi kebijakan pemerintah pusat masih dalam moratorium wilayah. Pemekaran yang terjadi saat ini lebih bersifat politis, terutama terkait dengan Papua,” jelasnya.

Ami Dollah juga menekankan bahwa Sutarmidji telah melaksanakan semua tanggung jawabnya sebagai Gubernur. “Pak Sutarmidji sudah menganggarkan sesuai dengan janjinya. Ini bukan sekadar isu kampanye; beliau sudah berbuat dari dulu,” tegasnya.

Dengan pernyataan ini, Syarif Abdullah Alkadrie berharap masyarakat lebih kritis terhadap informasi yang beredar dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi negatif yang merugikan kepentingan [SK]

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini