Pontianak, Kalbar - Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji dan Wakil Gubernur H. Ria Norsan menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023.
Gubernur Kal bar Sutarmidji dan Wagub Kalbar Ria Norsan serta Anggota DPR RI Cornelis yang juga mantan Gubernur Kalbar dua periode saat Musrenbang.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas RI, Dr. Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA, CRMP, CGAP., Anggota Komisi II DPR RI, Drs. Cornelis, M.H., Forkopimda Kalbar dan beberapa Kepala Perangkat Daerah Kalbar beserta Bupati/Walikota seluruh Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jl. Ahmad Yani Pontianak, Kamis (7/4/2022).
Gubernur Kalbar menyampaikan sarana dan prasarana pelayanan publik serta pelayanan kesehatan pada sektor pemerintahan sudah sangat memadai.
"Untuk kedepannya, sarana dan prasarana pelayanan publik dan kesehatan sudah sangat memadai, sehingga hal tersebut pada tahun berikutnya tidak menjadi prioritas kembali," ucap Gubernur di depan para tamu yang hadir.
Gubernur mengajak Jajarannya untuk membenahi masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan infrastruktur di Wilayah Kalbar.
"Fokus kita tahun depan yakni penanganan masalah IPM dan infrastruktur. Saya mengajak Bupati dan Walikota untuk betul-betul memperhatikan IPM. Disamping itu, juga memberi perhatian terhadap validasi data," ajak Gubernur Kalbar.
Masih Terkait data, Gubernur juga mengajak jajarannya untuk selalu bersinergi terhadap Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memvalidasi data untuk peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia di Kalbar.
"Saya meyakini masalah ada pada data-data kita. Sebab saat menjadi Walikota dahulu saya fokus memperbaiki data. Data ini perlu menjadi perhatian, kita juga harus menyusun anggaran berdasarkan indikator-indikator yang mungkin menjadi titik tumpu untuk percepatan peningkatan angka IPM," tambah H. Sutarmidji.
Gubernur menjelaskan sebagai contoh ketika ada pembangunan jogging track maupun trotoar jalan, sebenarnya itu termasuk indikator dalam lamanya usia harapan hidup untuk mengukur tingkat kebahagiaan dan sebagainya.
"Membangun itu bukan untuk gagah - gagahan, namun karena memang hal tersebut menjadi indikator yang harus kita perhatikan. Setiap kita menyusun anggaran dengan indikator yang dibutuhkan maka capaian dari indikator tersebut akan lebih baik.
Untuk tingkat kemiskinan di Kalbar juga terus menurun hingga mencapai 7,15 persen," jelas Gubernur.
Pada kesempatannya, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kemendagri RI, Restuardy Daud juga memberikan arahan pada saat kegiatan musrenbang tersebut.
"Mendagri memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Kalbar beserta seluruh jajaran, atas capaian dalam membangun infrastruktur serta layanan dasar, yakni kesehatan, pendidikan, perekonomian, kemasyarakatan, dan berbagai layanan publik lainnya. Kemudian, Mendagri juga memberikan apresiasi terhadap realisasi indikator makro pembangunan yang menunjukkan perkembangan positif dan capaian yang baik, seperti laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang tumbuh positif sebesar 3,69% di tahun 2021, serta konsistensi penurunan tingkat kemiskinan," ujar Sekretaris BNPP Pusat.
Di akhir acara Gubernur menyerahkan Piagam Penghargaan Pembangunan Daerah di Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2022, yakni kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagai terbaik pertama, kemudian Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai terbaik kedua dan terakhir Pemerintah Kabupaten Sambas sebagai terbaik ketiga. [rls]
.JPG)
.jpeg)